Mata Hati

Untuk kita agar lebih bijak melihat kehidupan. Membuka kotak Pandora dan melihat lebih luas samudera kehidupan.

Melihat masalah dengan hati, banyak dari kita yang lupa mengapa masalah itu diciptakan. Sebagian besar melihat dengan mata sinis dan kemudian mencibir..”ah kamu selalu datang mengganggu saya” hanya sebagian kecil yang kemudian bersikap bijak dan optimis “Terimakasih sudah mau mengunjungi saya, kamu membuat saya lebih dewasa dan siap menghadapi fase kehidupan selanjutnya” Kita termasuk golongan yang mana?

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menggolong-golongkan manusia, tulisan ini hanya mencoba berbagi tentang indanhnya bercengkrama dengan masalah. Ibarat bersosialisasi, maka bercengkrama dengan masalah sama saja kita berbicara dengan manusia yang jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak. Bukan karena masalah itu berbentuk seperti apa, tetapi karena masalah itu akan membawa dampak apa. Layaknya orang dewasa pada umumnya, maka akan tenang jika menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Begitupun dengan masalah, ia membuat dan melatih kita untuk bisa demikian.

Kita harus yakin dengan kemampuan kita, lewati masalah tersebut dan selesaikan. Makin kita menjauh maka akan makin memberi energi negatif pada masalah yang sedang kita hadapi. Jika kita takut maka ia akan menyerap rasa takut kita dan kemudian mengolahnya menjadi suatu bentuk energi yang akan makin memperbesar masalah yang ada. Tragis!

Harusnya kita bayangkan masalah sebagai seorang teman, kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi dan kita ajak bersama-sama berpikir untuk menyelesaikannya. Maka ia akan meredup dengan baik-baik, meredup dengan indah. Karena sejatinya masalah juga punya perasaan, bayangkan jika ia kita tinggal begitu saja, kita campakkan tanpa sebab maka masalah akan sakit hati dan akan mendendam yang pada akhirnya membuat masalah makin besar dan makin besar.

Maka sekarang hiruplah nafas panjang, pejamkan mata dan bayangkan kalau kita sedang menghadapi sebuah gambaran tentang kehidupan yang damai lagi tentram, setelah kita nyaman dan merasa sejuk kemudian kita buka mata dan sapa masalah dengan senyum. Kita harus yakin kalau kita akan bisa melewatinya untuk bisa naik kelas, untuk bisa bertambah dewasa. Tidak usah takut, bukan gagal yang membuat manusia tidak berharga tetapi jatuh terpuruk yag membuat manusia tiada apa-apanya. Andaikan gagal maka jadikan kegagalan sebagai lecutan untuk bangkit, untuk bertambah besar. Tuhan tidak menciptakan masalah untuk melulu kita selesaikan dengan baik, terkadang Tuha menciptakan masalah memang untuk membuat kita gagal menyelesaikannya, semua demi untuk mengajarkan kita, karena Tuhan sayang dengan kita.

Maka sekarang katakanlah kalau “SAYA BISA!!” dan tanamkan dalam hati juga pikiran kita, jadikan itu sumber energi positif yang bisa kita isi berulang-ulang. Tidak usah takut untuk habis selama kita sering mengisinya dengan kebaikan dan takwa. Buktikan kalau kita bisa menjadi dewasa dengan keyakinan, bisa menjadi dewasa dan menjadi manusia yang memang benar-benar memahami arti keberadaannya di dunia. Wassalam.

Sumber Gambar: http://lelakianeh.blogspot.com/2011/07/pusing-tujuh-keliling.html

Jakarta primadona Ekonomi Indonesia, hampir dari 70% perputaran uang Indonesia terjadi di kota ini. Hal ini lantas menjadi magnet yang mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk membuat orang-orang mau datang dan mengadu nasib di Jakarta. Tidak pelak lagi, Jakarta kemudian dipenuhi oleh kaum urban yang ingin “berjudi” demi kehidupan yang lebih baik.

                Tapi sehebat apapun kota Jakarta, Jakarta tetap kota yang mempunyai keterbatasan wilayah sebuah kota yang mempunyai keterbatasan daya tampung. Artinya, harus ada batasan jumlah penduduk yang mendiami kota Jakarta. Batasan ini diperlukan untuk menyediakan kehidupan yang layak bagi tiap manusia yang hidup di dalamnya. Karena jika batas ini dilanggar, atau terjadi ketimpangan antara luas wilayah dan jumlah penduduk maka bisa diprediksi akan muncul berbagai macam masalah, baik sosial, transportasi, ekonomi, atau bahkan politik.

                Mari kita fokus pada masalah transportasi, akibat ledakan penduduk yang terjadi di Jakarta yang tidak diiringi dengan penambahan jumlah wilayah di Jakarta (jelas ini tidak mungkin kecuali dilakukan reklamasi pantai utara jawa) akan menciptakan masalah baru di Jakarta khususnya masalah transportasi. Secara sederhana, jumlah penduduk yang meningkat harus diiringi dengan peningkatan pelayanan transportasi publik baik kualitas maupun kuantitas. Ini logika sederhana yang ada dalam manajemen pengelolaan perkotaan, maka saat peningkatan pelayanan transportasi publik tidak dapat dipenuhi, orang-orang akan beralih kepada kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Dan jika jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta jauh melebihi rasio pertambahan dan luas jalan yang ada di Jakarta dapat ditebak kemudian apa yang akan terjadi, yaitu kemacetan. Dan hal itulah yang kini terjadi di Jakarta.

                Memang minimnya pelayanan transportasi publik bukanlah penyebab satu-satunya kemacetan di Jakarta, ada faktor lain. Kebijakan transportasi publik seperti terkait fiskal kendaraan,   kebijakan investasi industri kendaraan terutama terkait pembatasan produksi kendaraan dinilai juga mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya kemacetan di DKI Jakarta. Dari data yang berhasil dihimpun oleh Polda Metro Jaya pada tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor mencapai 9.993.867 unit, dan pada tahun 2010 jumlahnya meningkat 15% yaitu mencapai jumlah 11.362.396 unit yang terdiri dari kendaraan roda dua 8.244.346 unit dan roda empat sebanyak 3.18.050 unit. Jumlah tersebut belum ditambah dengan jumlah angkutan yang melintas dalam satu trayek yang menurut data Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya sebanyak 859.692 unit, pertumbuhan kendaraan saat ini pun mencapai 700 kendaraan perhari. Bandingkan hal tersebut dengan panjang jalan di Jakarta yang hanya 7.650 km dan luasnya hanya 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI, sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01% per tahun. Tanpa perlu penulis jelaskan lebih lanjut dapat terlihat dengan jelas ketimpangan nyata yang terjadi antara jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta dengan total panjang jalan yang ada di Jakarta.

                Permasalahan kemacetan ini memberikan tenggat waktu untuk segera diselesaikan, menurut prediksi dari Polda Metro Jaya dan beberapa lembaga penelitian yang bergerak dalam bidang transportasi, jika masalah kemacetan di Jakarta ini tidak segera diselesaikan maka bisa dipastikan pada tahun 2014 atau paling lambat pada tahun 2015 Jakarta akan mengalami fenomena macet total. Hari ini saja kita sudah sering melihat kemacetan yang makin parah, tidak hanya jalan raya bahkan trotoar yang notabenenya adalah hak para pejalan kaki diambil dan direbut oleh para pengendara motor. Miris melihatnya, tetapi itulah faktanya kemacetan membuat manusia di Jakarta menjadi tidak manusiawi.

                Penulis mencoba untuk menganalisa akar masalah dari kemacetan ini, diantaranya: Pertama, kemacetan di Jakarta diakibatkan terjadinya ketimpangan antara jumlah penduduk dan daya tampung (kapasitas) kota Jakarta itu sendiri. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 jumlah penduduk kota Jakarta mencapai 9.588.198 orang (bandingkan dengan jumlah penduduk pada Juni 2007 dimana mencapai angka 7.552.444 orang, itu artinya ada peningkatan sekitar 28% pada tahun 2010) sedangkan luas DKI Jakarta mencapai 662,33 Km² sehingga jika dihitung, kepadatan penduduk kota Jakarta adalah sebanyak 14.476 orang per Km². Hal tersebut belum ditambah dengan  pertambahan penduduk pada siang hari dimana banyak orang datang ke Jakarta untuk bekerja yang berasal dari kota-kota satelit di sekitar kota Jakarta (Bogor, Depok, Bekasi dan Tanggerang).

Kedua, kemacetan di Jakarta terjadi akibat kebijakan transportasi publik yang tidak jelas, tidak ada rencana jangka panjang dan tidak ada kesinambungan program dan strategi pembangunan. Kemampuan pengelolaan transportasi yang publik yang buruk dapat dilihat dari kualitas angkutan umum yang ada di Jakarta. Sudah bukan rahasia umum lagi kalau angkutan umum yang suka ‘ngetem’ sembarangan dan ugal-ugalan merupakan salah satu sumber kemacetan di Jakarta. Selain itu maraknya tindakan kriminalitas yang terjadi di atas angkutan umum membuat tidak banyak warga Jakarta yang mau menggunakan jasa angkutan umum, rata-rata warga Jakarta memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Kereta Api Listrik pun sama saja, sering terjadi keterlambatan dan pelayanan yang kurang memuaskan seperti jumlah gerbong yang sedikit tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang harus di angkut menyebabkan warga Jakarta juga ‘ogah-ogahan’ menggunakan jenis transportasi ini (andaikan ada yang menggunakan Kereta Api Listrik hal itu dikarenakan mereka sudah tidak mempunyai pilihan lain, karena tidak ada pilihan lain yang lebih baik).

Ketiga, kemacetan Jakarta juga terjadi dikarenakan biaya penggunaan kendaraan pribadi lebih murah dibandingkan dengan kendaraan umum. Sebagai contoh mengapa sekarang banyak kendaraan pribadi yang beredar di Jakarta adalah karena cara untuk memperolehnya sangatlah mudah, motor misalnya hanya dengan uang Rp.500 ribu sudah bisa membawa pulang motor ke rumah (kredit motor), juga dengan mobil hanya dengan uang Rp.30-40 juta sudah bisa membawa pulang mobil ke rumah (kredit mobil). Ditambah dk engan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang relatif murah menyebabkan biaya menggunakan kendaraan pribadi jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya menggunakan kendaraan umum. Sesuai dengan prinsip ekonomi maka sangat manusiawi jika kemudian warga Jakarta lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum.

Keempat, kemacetan Jakarta juga terjadi akibat tidak ada upaya dari pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap pertumbuhan kendaraan pribadi dan pengeluaran izin trayek angkutan umum, hasilnya adalah jumlah kendaraan yang melebihi batas normal kewajaran yang dapat ditampung oleh jalanan Ibu kota. Pemerintah terlihat kurang tegas untuk melakukan pembatasan atau penerapan pajak progressif pada kepemilikan kendaraan pribadi di Jakarta. Hal ini ‘sulit’ dilakukan karena terkait dengan kebijakan investasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan produsen kendaraan skala besar.

Lalu apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini sebagai pelaku kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah sebagai pelaku kebijakan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan transportasi ini.  Penulis sudah mencoba melakukan analisa dan menyusun beberapa solusi yang dirasa sesuai dan dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta. Beberapa solusi tersebut diantaranya:

Pertama, sebelum berbicara mengenai kebijakan transportasi publik yang manusiawi perlu dipikirkan sebelumnya bagaimana caranya untuk menekan jumlah penduduk yang ada di Jakarta. Menekan tingkat urbanisasi salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan pembangunan di desa. Selama ini banyak kaum urban memilih Jakarta sebagai kota tujuan mereka karena di desa tempat mereka tinggal pilihan lapangan pekerjaan yang ada sangatlah sedikit, sehingga membuat mereka mau tidak mau harus pergi ke kota Jakarta guna memperoleh pekerjaan yang layak. Oleh karenanya kedepannya Pemerintah perlu memikirkan untuk melakukan pembangunan yang massif di daerah pedesaan, hal ini juga membantu untuk melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Untuk hal ini bisa dilakukan dengan tansmigrasi, hanya saja transmigrasi ini perlu disiapkan dengan baik. Jangan sampai para transmigran malah memperoleh kehidupan yang lebih buruk saat memutuskan untuk melakukan transmigrasi ke daerah tempat tujuan transmigrasi.

Kedua, untuk bisa menyelesaikan kemacetan di Jakarta adalah dengan menekan jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta. Selain kendaraan pribadi, yang juga harus ditekan adalah jumlah kendaraan umum yang melebihi kuotanya dalam satu trayek angkutan. Untuk kendaraan pribadi sebenarnya bisa menggunakan beberapa cara, dan hal ini juga digunakan di beberapa Negara lain seperti Singapura dan Jepang misalnya kebijakan pengenaan pajak progressif terhadap kelipatan jumlah mobil yang dimiliki dalam suatu keluarga. Misalnya jika saya dalam satu keluarga, membeli mobil kedua dan ketiga maka pajak yang dikenakan kepada saya akan lebih besar dibandingkan saat saya membeli mobil pertama dan begitu seterusnya, sehingga menyebabkan orang-orang harus berpikir ribuan kali untuk membeli mobil kedua dan ketiga dan seterusnya. Kebijakan fiskal juga dapat diterapkan pada bahan bakar kendaraan, dimana dengan menaikkan harga bahan bakar kendaraan pribadi namun mensubsidi harga bahan bakar kendaraan umum sehingga biaya untuk menggunakan kendaraan umum bisa lebih murah dibandingkan daripada menggunakan kendaraan pribadi. Jika ini diterapkan, secara prinsip ekonomi akan membuat orang-orang beralih ke kendaraan umum, hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi.

Selain menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti di atas, menekan jumlah kendaraan juga dapat digunakan dengan memperketat izin pengeluaran Surat Izin Mengemudi dan Izin Trayek Kendaraan Umum dengan memperhatikan kebutuhan warga Jakarta. Juga dengan melakukan pembatasan usia kendaraan seperti yang diterapkan di Jepang, misalnya setelah melewati usia x tahun maka kendaraan tersebut harus segera “di museumkan”. Jadi selain bisa menekan, jumlah kendaraan yang beredar juga bisa “menyehatkan” jalanan Jakarta.

Ketiga, pembatasan kendaraan pribadi tidak akan berguna jika tanpa diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan transportasi umum. Karena harapan yang ingin dicapai saat dilakukan pembatasan kendaraan pribadi adalah beralihnya para pengguna kendaraan pribadi kepada kendaraan umum seperti kereta, Bus Trans Jakarta atau jenis kendaraan umum lain. Sebagai contoh, penerapan bus transjakarta sebagai salah satu “quick wins” Pemda DKI Jakarta penulis katakan belum cukup berhasil, karena hanya menarik para pengguna angkutan umum seperti bis, metromini, kopaja dan lain-lain. Sedangkan pengguna kendaraan pribadi seperti motor dan mobil hanya sedikit yang kemudian beralih menggunakan Bus Trans Jakarta. Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan pelayanan yang diberikan masih jauh dari memuaskan. Hal-hal yang sering menjadi keluhan adalah masalah keterlambatan waktu, kemacetan yang masih sering terjadi walau sudah diadakan jalur khusus untuk Bus Trans Jakarta, jumlah armada yang tidak sesuai dengan jumlah penumpang sehingga menyebabkan penumpang harus berdesak-desakan dan tidak nyaman serta kurang adanya fasilitas pendukung lain seperti tempat parkir guna memarkir kendaraan pribadi atau bus satelit guna “menjemput” calon penumpang dari kantong-kantong pemukiman. Hal ini dirasa perlu mengingat jarak antara shelter Bus Trasn Jakarta  dan perkampungan atau pemukiman penduduk relatif masih jauh sehingga membutuhkan angkutan satelit.

Dan Keempat, terkadang kegagalan dalam penerapan kebijakan guna menyelesaikan permasalahan kemacetan di Jakarta bukan pada minimnya kualitas dari kebijakan  yang dihasilkan, tetapi akibat adanya ego sektoral dari masing-masing Pemerintah Daerah maupun organ yang berwenang. Sebagai contoh sampai saat ini masih sering terjadi tarik menarik terkait kebijakan transportasi kota antara Jakarta dan Tanggerang atau kota lan yang tergabung dalam Jabodetabek. Jika hal ini terjadi maka diperlukan turut campur dari kewenangan yang jauh lebih tinggi dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat harus melakukan terobosan dengan menerabas dengan tegas ego sektoral yang berkembang di daerah-daerah tersebut. Dengan hal tersebut diharapkan dapat mengefektifkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Memang sejak rezim desentralisasi bergulir pasca reformasi hal tersebut menciptakan raja-raja kecil di daerah, hal ini secara langsung membuat jalur koordinasi yang awalnya terpusat atau komando menjadi tersebar, sehingga menyebabkan butuh waktu dan tenaga lebih untuk melaksanakan suatu kebijakan.

Saat ini tengah dibentuk Otorita Transportasi Jabodetabek (OTJ) yaitu sebuah lembaga yang diperuntukkan khusus untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Jabodetabek. OTJ dibentuk sebagai upaya pamungkas akibat buntunya kebijakan yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Dengan OTJ ini diharapkan masalah-masalah ego sektoral yang sebelumnya muncul bisa diselesaikan dengan baik, sehingga prinsip pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Terakhir, penulis hanya ingin menyimpulkan bahwasanya masalah kemacetan di DKI Jakarta lagi bukan lagi menjadi masalah Pemda DKI Jakarta saja, atau Pemda lain yang tergabung dalam Jabodetabek tetapi sudah menjadi masalahan nasional mengingat peran sentral Jakarta yang sangat besar dalam perekonomian dan pemerintahan Indonesia. Bayangkan selama ini energy dan waktu warga Jakarta sering terkuras karena kemacetan, BBM kita pun juga demikian sehingga tak pelak lagi menimbulkan kekhawatiran yang dalam. Jika saja sampai 2014 tidak ada kebijakan transportasi yang berarti maka siap-siap saja Jakarta akan Macet Total pada 2014. Jika hal itu terjadi maka harapan untuk melihat Indonesia yang sejahtera dan maju hanya akan menjadi cerita isapan jempol belaka.

Sudah sejak lama Indonesia terkenal sebagai Negara kaya, kaya akan harta alam yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sejak lama. Sejak zaman penjajahan dulu sampai dengan era globalisasi sekarang ini, Indonesia dianggap sebagai Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Kita sejak kecil pun selalu dibuai dalam mimpi-mimpi penuh cerita tentang Indonesia sebagai Negara yang kaya. Mimpi yang koruptif dan asing, karena kita hanya dibuai namun tidak diajarkan untuk bekerja mempertahankan atau mengolahnya. Habibie Presiden ketiga RI Pernah menyebutkan bahwa Indonesia harus mulai berpikir untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan basis teknologi yang kuat, modalnya darimana? Modalnya menggunakan uang hasil penjualan Sumber Daya Alam terutama bahan bakar fossil sehingga berkurangnya SDA Indonesia tidak berkorelasi positif dengan rusaknya SDM Indonesia, tetapi sebaliknya sehingga ada manfaat yang dapat diperoleh.

Cerita tidak berhenti disini, pada faktanya setelah kurang lebih 67 tahun bangsa ini merdeka kita masih belum bisa menyelesaikan permasalahan mengenai ini, kualitas SDM yang minim ditambah dengan sistem pendidikan yang berubah-ubah membuat kualitas pendidikan yang dihasilkan pun juga ikut-ikutan rusak. Sebagai contoh, masih banyak kita temukan anak-anak lulusa Sekolah Dasar yang belum bisa membaca, padahal kemampuan membaca adalah kemampuan dasar yang seharusnya dikuasai sejak bangku Sekolah Dasar. Atau dalam dimensi lain, juga yang akan coba penulis bahas dalam tulisan ini adalah mengenai dimensi moral yang tidak tercermin dalam pola pendidikan kita, dampaknya apa? Hamper setiap hari kita melihat pejabat baru yang tertangkap korupsi, kasus pemerkosaan, pencurian, tawuran pelajar dan masih banyak lainnya. Sedikitnya hal itu semua dipengaruhi oleh ketidakmampuan bangsa ini untuk menciptakan kualitas SDM yang baik, SDA terus habis namun kualitas SDM tidak membaik secara signifikan.

Kembali ke cerita, faktanya korupsi telah menjadi momok yang menakutkan bagi hampir sebagian besar bangsa Indonesia. Korupsi tidak hanya mencekik para pejabat dan birokrat dengan segala macam aturan-aturan ketatnya, tetapi korupsi juga menjadi hantu yang menghantui hampir setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia. Hampir bisa dipastikan dimana ada kekuasaan dan uang maka disitu ada korupsi. Seolah korupsi tidak bisa lepas, dan melekat erat dengan keseharian bangsa Indonesia. Filosofis dan mitos! Tetapi itulah faktanya dan kita meyakini hal tersebut.

Tempo hari, bangsa ini dihebohkan dengan proses pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak kalangan yang sangsi akan proses yang coba dibangun terutama setelah bergulir ke DPR karena di DPR kental akan proses politik yang oleh banyak orang dipandang tidak akan bisa menghasilkan pimpinan KPK yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Ini tidak salah, juga tidak sepenuhnya benar. Mau tidak mau, kewenangan DPR untuk memilih pimpinan KPK dari sejumlah calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi KPK merupakan kewenangan yang berasal dari UU. Dan jika kita mau menarik ini semua ke hal yang lebih mendasar lagi, DPR memang dianggap berwenang untuk melakukannya. Namun diluar hal-hal yang berbau filosofis tersebut sadar atau tidak bahwasanya sarang terbesar dari korupsi yang harusnya segera dituntaskan ada di segitiga kekuasaan  yaitu Eksekutif-Leglisatif-Yudikatif.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut yang masing-masing di jalankan perannya oleh Pemerintah/Presiden untuk Eksekutif, DPR,DPRD,dan DPD untuk Leglisatif dan MA serta MK untuk yudikatif jelas merupakan akar yang seharusnya diselesaikan terebih dahulu. Mengapa demikian? Saya bisa mengatakan bahwasanya ketiga cabang kekuasaan tersebut adalah asal muasal Negara ini, bukan untuk mencoba untuk meruntuhkan teori yang sudah lama berdiri, tetapi saya hanya mencoba mengajak kita untuk berpikir rasional. Ketiga cabang kekuasaan tersebut merupakan dasar dalam berdiri dan berjalannya sebuah Negara, jika saja untuk fondasi yang dasar tersebut sudah tidak benar atau tidak beres maka bisa dipastikan keberlangsungan sebuah Negara juga akan rusak atau berhenti di tengah jalan. Mesinnya akan mati atau rusak.

Jika kita coba berpikir di luar konteks hukum positif yang berlaku, bisa jadi ketidakmampuan sebuah lembaga penegak hukum seperti KPK untuk dapat memberantas korupsi di ketiga cabang kekuasaan adalah akibat praktek oligopoly yang dipraktekkan oleh ketiga cabang kekuasaan. Tidak saja koruptif tapi sudah menggurita. Memang kita sudah sering mendengar KPK menangkap para aparat penegak hukum seperti Jaksa atau anggota dewan untuk kemudian dijebloksan ke dalam penjara akibat tindakan korupsi yang dilakukannya, tetapi hal ini bisa jadi merupakan upaya untuk menciptakan “rasa percaya” dan “rasa aman” di masyarakat. Padahal penjahat-penjahat kelas kakap yang menjadi pusat dari semua kejahatan ini tidak pernah tertangkap.

Ketiga cabang kekuasaan tersebut secara tidak langsung terlindungi oleh sistem yang memang sudah berjalan. Akibat dari ini, KPK yang seharusnya di plot menjadi lembaga super jadi terhambat dan dikebiri menjadi lembaga penegak hukum biasa. Dalam kondisi yang tidak normal ini, wajar jika kemudian harus ada keberanian untuk mengambil langkah lebih jauh guna menyelesaikan masalah korupsi yang sudah akut ini. Karena hidup matinya bangsa ini tergantung dari berhasil atau tidaknya masalah korupsi ini bisa diselesaikan.

Selama ini mengapa beberapa kalangan menyebut Negara kita sebagai Negara autopilot bukan karena Negara kita tidak punya sosok pemimpin yang real ada dan terpilih. Tetapi karena hilangnya kharisma kepemimpinan dalam sosok pemimpin tersebut. Sang pemimpin tidak bisa menyerahkan menyerahkan masalah pemberantasan korupsi ini pada sistem, dia harus memimpin harus menjadi bemper agar semua ini bisa selesai. Masalah pemberantasan korupsi ini juga tidak bisa diserahkan kepada pasar, dimana siapa-siapa yang harus ditangkap merupakan hasil pesanan atau titipan para birokrat atau politikus busuk.

Tentunya penulis mengatakan sekali lagi kalau, kepemimpinan mutlak ini terjadi jika keadaan tidak normal. Dimana kita tidak bisa lagi percaya dengan tiga cabang kekuasaan, maka dalam kondisi seperti ini seorang pemimpin seperti Presiden harus berani mengambil peran lebih. Bukan malah membentuk komisi atau sejenisnya. Tidak takut mengambil sikap tegas dan posisi tidak populee. Hongkong membuktikan bahwa mereka bisa menyelesaikan kasus korupsi yang ada di negaranya selain karena ada lembaga penegak hukum semacam KPK di sana juga mereka mempunyai tipikal pemimpin yang tahu kapan harus otoriter dan tahu kapan harus demokratis. Tidak seperti Presiden kita, dimana ia selalu menjadikan demokrasi dan peraturan perundang-undangan sebagai tameng guna mengelak dari tanggung jawab atau menjadi dasar pembenaran atas hasil yang tidak maksimal.

Oleh karenanya penulis akan menutup tulisan ini, dengan sebuah pemikiran bahwasanya. Kita sebagai bangsa telah lupa bagaimana harusnya bersikap layaknya bangsa yang luar biasa, kita telah lupa bagaimana seharusnya kita bernegara. Yang kita ingat hanya sisa-sisa romantisme masa lalu yang tidak hanya membuai tetapi juga sangat berbahaya jika terus berlarut-larut. Segitiga Hitam Kekuasaan sebagai dasar dari berjalannya sebuah Negara harus dijadikan acuan dalam pemberantasan korupsi. Bersihkan dulu sapunya baru kemudian membersihkan rumahnya,untuk itu perlu ada keberanian lebih. Bukan hanya keberanian untuk membuat sebuah kebijakan tetapi juga keberanian untuk melaksanakannya dan mempertahankannya sampai ke titik darah penghabisan. Inilah yang kita namakan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Salam!

          Banyak teman saya yang mengatakan, “Ngapain nikah cepet-cepet, udah mapan belum lu?” yah susah memang, terutama bagi laki-laki untuk bisa memutuskan berani menikah dan melamar anak orang. Pastinya tidak mudah dan membutuhkan pertimbangan yang mendalam. Tapi apakah lantas kemudian hal itu menyebabkan kita (laki-laki) menyerah dan memilih untuk tidak menikah? Tulisan ini hanyalah hasil pemikiran pasca diskusi-diskusi panjang dengan beberapa orang, beberapa senior tentang sebuah prosesi yang kita sebut pernikahan. Saya bukan konsultan pernikahan, juga bukan ustad yang paham betul ilmu agama. Saya hanya laki-laki muda yang mempunyai keinginan biasa, yaitu untuk menikah walau bukan sekarang.

            Oke anggap saja kita sedang diskusi, tidak serius, tidak formal tapi diskusi-diskusi ala warung kopi dimana kita bisa bicara bebas bisa tertawa lepas tanpa harus terganggu dengan batas-batas etika berdiskusi. Kita mulai diskusi ini dari sebuah pertanyaan, mengapa kita harus menikah? Pertanyaan yang sederhana namun jawabannya yang tidak sederhana. Saya yakin sebagian besar dari kita sepakat bahwa kita sebagai manusia biasa ciptaan Allah memang sudah fitrah untuk melakukan sebuah pernikahan. Alasannya mulai dari ingin menemukan cinta sejati, ingin mempunyai pendamping hidup, ingin mempunyai keturunan, ingin ada yang menggandeng tangan kita saat pergi ke pesta pernikahan juga yang paling populer adalah untuk beribadah dan menggenapkan setengah agama. Oke karena saya bukan Ustadz yang ahli ilmu agama, saya tidak akan menjelaskan hal ini dari sisi agama.

            Alasan sudah, dan rasional mengapa kemudian seseorang harus menikah. Secara sederhana manusia itu adalah mahluk sosial artinya ia tidak bisa hidup sendirian, dan menikah adalah salah satu cara untuk merealisasikannya. Dengan menikah maka seseorang akan mempunyai keluarga, mempunyai suami/istri yang akan menemami sepanjang hidupnya, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi ibu/ayah dari anak-anaknya. Hal tersebut yang tidak mungkin akan bisa didapat jika belum menikah. Selain itu, dengan menikah apa yang awalnya tidak boleh menjadi boleh, dan apa yang sebelumnya diharamkan menjadi halal bahkan berpahala.

            Oke mari kita beranjak dari alasan, sekarang kita mari bertanya lagi mengapa kita (terutama laki-laki) tidak menikah atau belum berani memutuskan untuk menikah. Mari kita kemukakan beberapa alasan, saya dapatkan dari beberapa teman yang berdiskusi dengan saya, seperti ini alasannya:

1.      “Wah Bro kalau gw belum lulus..heheh masih sibuk pacaran sama skripsi gw, belum kepikiran pacaran sama yang lain” – Jono 22 tahun, mahasiswa semester 10 salah satu Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Depok.

2.      “Gw belum berani bro, nikah berat konswekensinya. Misalnya kalau udah nikah nanti gw gak akan bisa lagi jalan sama temen-temen gw”- Andre 23 tahun, anak gaul Depok.

3.      “Nikah? Gila apa lu? Gw masih muda gini, masih mau menikmati hidup lah…” –Jejen 29 tahun, anak Gaul Jakarta hobinya dugem.

4.      “Gw belum punya kerjaan bro, masih nganggur nih gimana gw mau nikah,orang mikirin diri sendiri aja belum sanggup” –Ucup 23 tahun, Sarjana baru lulus belum bekerja.

5.      “Belum menemukan pasangan yang cocok bro, sekalinya cocok ternyata dia matre”- Otong 26 tahun, Sudah Sarjana, Sudah bekerja sambil kuliah S-2.

6.      “Lagi nabung bro, gw kan mau pas nikah nanti gw udah punya rumah, mobil, apartemen, sawah bla..bla..” –Asep 24 tahun, baru lulus baru diterima bekerja

*Nama dirahasiakan demi menjaga kenyamanan narasumber^^

            Oke itu adalah beberapa alasan yang biasa dikemukakan oleh laki-laki saat ditanya alasannya mengapa belum menikah. Beberapa alas an mungkin dapat diterima seperti masih kuliah dan belum bekerja. Tapi alasan lain seperti masih muda, belum berani menanggung tanggung jawab menurut saya hanyalah alasan yang dibuat untuk mempersulit kita melangkah jauh ke pernikahan. Subyektif? Oke, memang tujuan awal saya menulis tulisan ini selain guna menjadi cambuk diri sendiri juga untuk mengedepankan subyektifitas. Artinya banyak dari kita yang terlalu ribet memikirkan pernikahan.

            Oke menikah memang tidak gampang, tidak sederhana, banyak dimensi yang ada di dalamnya. Tetapi bukan berarti hal tersebut membuat kita lantas takut untuk melangkah lebih jauh (sotoy mode on). Banyak pasangan muda yang kemudian berhasil akibat pernikahan yang juga berhasil. Banyak dari mereka yang kemudian malah mampu meraih puncak tertinggi dari karir mereka. Salah satu pasangan yang menurut saya bisa dijadikan panutan adalah Pak Habibie dan Ibu Ainun, mereka mengajarkan pada saya (melalui bukunya yang saya baca tentunya) bahwa dengan bersama-sama mereka dapat melalui semuanya. Dengan saling mendukung dan mensupport akan mampu mengakselerasi kemampuan masing-masing.

          Saya rasa tulisan ini memang belum cukup, oke lain kali saya akan coba membuat lagi bisa disebut sequel atau lanjutannya. Hanya saja, diharapkan dengan berbagi mengenai hal ini, bisa sedikit memotivasi diri saya sendiri dan teman-teman yang lain terutama yang laki-laki untuk mensegerakan ibadah yang sangat baik ini. Insya Allah ^^